Kementerian Sosial Siapkan Balai untuk Penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi Keluarga Miskin

Bersua – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem dapat menggunakan fasilitas balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, sejumlah balai yang sudah ada di bawah pengelolaan Kemensos bisa dijadikan sebagai tempat yang tepat untuk memulai program sekolah rakyat tersebut. “Kementerian Sosial kebetulan memiliki beberapa fasilitas balai yang sudah siap dengan gedung yang layak digunakan,” ujar Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di Jakarta.

Sejauh ini, Menko Sosial tersebut menyebutkan bahwa ia telah menerima berbagai masukan mengenai rencana sekolah rakyat ini, salah satunya dari Prof. Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional yang menjabat pada periode 2009-2014. Pihaknya juga telah melakukan peninjauan ke beberapa sekolah, termasuk di Sukoharjo, yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Sebagai tindak lanjut, Mensos Saifullah Yusuf berencana untuk melaporkan masukan dan hasil tinjauan terkait penyelenggaraan sekolah rakyat ini kepada Presiden Prabowo Subianto, agar program tersebut sesuai dengan harapan dan arah kebijakan Presiden. Kemensos juga akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dalam melaksanakan program tersebut.

Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa tujuan utama dari program sekolah rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada keluarga miskin untuk memperoleh akses pendidikan. Kriteria utama bagi peserta didik, selain beberapa persyaratan lainnya, adalah berasal dari keluarga miskin. Program ini akan sangat bergantung pada data keluarga miskin ekstrem yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data terbaru yang dirilis BPS pada Maret 2024, populasi miskin ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 0,83 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 281 juta jiwa.

Meskipun demikian, Saifullah Yusuf menambahkan bahwa dirinya masih berada pada tahap pendalaman konsep untuk program sekolah rakyat tersebut. Rencana dan konsep terkait sekolah rakyat ini belum mencapai tahap yang lebih rinci, karena saat ini masih dalam tahap evaluasi dan pematangan. Setelah konsep tersebut disetujui oleh Presiden, barulah langkah-langkah tindak lanjut akan dilakukan untuk merealisasikan program ini.

Menteri Sosial juga menyatakan bahwa langkah ini akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Harapannya, dengan adanya sekolah rakyat ini, masyarakat miskin dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, serta menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi keluarga dan lingkungan sekitar mereka.

Selain itu, melalui penyelenggaraan sekolah rakyat, diharapkan tercipta kesetaraan dalam pendidikan bagi semua kalangan, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Dengan demikian, pendidikan menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan akses yang lebih luas bagi mereka yang kurang beruntung.