Palestina Siap Ambil Alih Pemerintahan Gaza Setelah Kesepakatan Gencatan Senjata

Bersua – Pada Sabtu (18/1), pemerintah Palestina menyatakan telah menyelesaikan seluruh persiapan yang diperlukan untuk mengambil alih sepenuhnya pemerintahan di Jalur Gaza setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Gencatan senjata yang dijadwalkan akan dimulai pada Minggu (19/1) ini, terdiri dari tiga tahap dan dipandang oleh pemerintah Palestina sebagai momen penting untuk memperkuat pemerintahan di Gaza sebagai bagian dari wilayah Palestina yang satu kesatuan.

Pernyataan resmi dari kepresidenan Palestina yang diakses melalui platform X mengungkapkan bahwa pemerintahan Palestina kini siap untuk mengambil tanggung jawab penuh atas Jalur Gaza. Menurut pernyataan tersebut, Gaza akan kembali berada di bawah yurisdiksi politik dan hukum Palestina, sebagaimana halnya dengan wilayah Tepi Barat dan Yerusalem yang masih dijajah oleh Israel. Dalam konteks ini, Palestina berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk memastikan pemulihan wilayah Gaza dan pengembalian pengungsi ke rumah mereka.

Lebih lanjut, pemerintah Palestina menegaskan kesiapan mereka dalam mengatasi berbagai tantangan yang timbul setelah gencatan senjata ini. Salah satunya adalah kesiapan untuk memulihkan layanan umum yang penting di Gaza, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya yang terdampak oleh agresi Israel. Selain itu, Palestina juga telah menyiapkan personel keamanan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan Gaza, serta memulai proses rekonstruksi di kawasan yang telah hancur akibat serangan militer Israel selama ini.

Pernyataan pemerintah Palestina juga menyoroti pentingnya dukungan internasional dalam membantu proses pemulihan ini. Negara-negara dermawan dan komunitas internasional didorong untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan guna mendukung tanggung jawab Palestina terhadap rakyat Gaza yang terdampak, serta warga di Tepi Barat dan Yerusalem yang terus menghadapi tekanan dari militer Zionis.

Lebih jauh, pemerintah Palestina menegaskan bahwa solusi politik untuk menyelesaikan konflik ini tetap menjadi prioritas utama mereka. Palestina menuntut agar dunia mengakui kedaulatan mereka melalui pelaksanaan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Inisiatif Perdamaian Arab, yang mencakup penyelenggaraan konferensi perdamaian yang bertujuan mengakhiri penjajahan Israel dan mendirikan Negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Hal ini, menurut mereka, adalah langkah yang penting untuk mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan, serta untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi.

Menurut pemerintah Palestina, proses ini sesuai dengan hukum internasional dan berdasarkan perbatasan yang disepakati pada tahun 1967. Dengan adanya pengakuan dunia atas kedaulatan Palestina, mereka berharap dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB, yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi stabilitas regional dan keamanan internasional.

Pemerintah Palestina kini tengah mengarahkan semua sumber daya yang ada untuk memastikan bahwa proses pemulihan Gaza dapat berjalan dengan lancar, dan bahwa masyarakat Palestina dapat segera merasakan kembali kehidupan yang lebih baik setelah bertahun-tahun berada di bawah ancaman dan penderitaan akibat agresi yang berlarut-larut.