Bersua – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah memutuskan untuk menetapkan harga Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30.000 per porsi, yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp10.000 per porsi. Keputusan ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Velix V Wanggai, pada Sabtu di Wamena. Menurutnya, keputusan untuk menggunakan harga Rp30.000 per porsi bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di beberapa sekolah di Wamena pada bulan November dan Desember 2024.
Pj Gubernur menjelaskan bahwa dalam program MBG ini, alokasi dana tambahan atau yang dikenal dengan istilah cost sharing antara pemerintah pusat dan daerah akan digunakan untuk menutupi selisih harga. Sebagai hasilnya, harga yang ditetapkan untuk setiap porsi makanan bergizi di Papua Pegunungan adalah Rp30.000, yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar harga yang berlaku di tingkat nasional.
“Dengan adanya tambahan biaya ini, kami dapat memastikan bahwa nilai gizi yang terkandung dalam makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Papua Pegunungan,” ungkap Velix. Ia menambahkan bahwa program ini sudah diujicobakan di beberapa sekolah di Wamena, yang hasilnya menunjukkan bahwa harga Rp30.000 per porsi dapat memenuhi standar gizi yang diinginkan.
Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga menjelaskan bahwa jika standar harga yang digunakan oleh pemerintah pusat berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000, maka Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan delapan kabupaten di wilayah ini akan mengalokasikan dana tambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Hal ini bertujuan agar harga Makan Bergizi Gratis bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, Pemprov Papua Pegunungan saat ini tengah menunggu kebijakan nasional mengenai dukungan anggaran yang akan diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupaten untuk memulai pelaksanaan program ini. Dana yang disalurkan dari pemerintah pusat akan menjadi bagian dari total pendanaan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program MBG di wilayah tersebut.
Sementara itu, Velix menambahkan bahwa Pemprov Papua Pegunungan telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk program ini, sebagai bagian dari persiapan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pemprov juga berkoordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan untuk memastikan bahwa semua pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah berharap dapat memastikan bahwa masyarakat di Papua Pegunungan, terutama anak-anak sekolah, dapat mengakses makanan yang bergizi dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Melalui kebijakan ini, pemerintah provinsi juga berupaya menciptakan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, sambil memastikan bahwa program-program yang bermanfaat bagi masyarakat tetap berjalan dengan lancar dan efisien.
More Stories
Indonesia dan Fiji Perkuat Kerja Sama Bilateral serta Hubungan Regional
Judul: Serangan Siber di Bandara Malaysia, Peretas Minta Tebusan 10 Juta Dolar AS
Kasus Kekerasan Anak di Jepang Mencapai Rekor Tertinggi, Didominasi Kekerasan Psikologis