PBB Kurangi Kehadiran di Gaza di Tengah Meningkatnya Kekerasan

Bersua – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, telah mengumumkan pengurangan kehadiran personel PBB di Gaza. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh Israel serta ancaman yang semakin besar terhadap pekerja kemanusiaan di wilayah tersebut.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor juru bicaranya pada Senin (24/3) menyebutkan bahwa dalam sepekan terakhir, Israel telah melancarkan serangan besar-besaran yang mengakibatkan ratusan warga sipil menjadi korban, termasuk beberapa personel PBB. Selain itu, akses terhadap bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza telah sepenuhnya diblokir sejak awal Maret, membuat situasi di wilayah tersebut semakin memburuk.

Meskipun keputusan pengurangan kehadiran ini dinilai sulit, PBB tetap menegaskan komitmennya untuk terus memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan warga Gaza. Organisasi ini menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan Gaza meskipun menghadapi berbagai tantangan berat. Bantuan kemanusiaan akan tetap disalurkan semampunya untuk mendukung kelangsungan hidup dan perlindungan bagi penduduk yang terdampak konflik.

Dalam pernyataan yang sama, PBB menyoroti bahwa pemerintah Israel telah menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan selama lebih dari tiga minggu. Penangguhan ini menjadi yang terlama sejak serangan besar Israel dimulai pada 7 Oktober 2023. Situasi ini menyebabkan krisis kemanusiaan semakin mendalam karena warga Gaza semakin sulit memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan medis.

Sementara itu, sebuah insiden serangan yang terjadi pada 19 Maret juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan informasi yang tersedia, serangan tersebut telah menghantam kompleks PBB di Deir Al Balah, yang diduga dilakukan oleh tank milik Israel. Serangan ini menyebabkan seorang staf PBB asal Bulgaria meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka serius.

Sekretaris Jenderal PBB mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan bahwa lokasi kompleks PBB telah diketahui oleh pihak-pihak yang bertikai. Oleh karena itu, serangan yang terjadi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. PBB menuntut investigasi yang menyeluruh, independen, dan transparan atas insiden tersebut guna memastikan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat.

Guterres juga menegaskan bahwa seluruh negara memiliki kewajiban untuk menghormati hukum internasional dan menggunakan pengaruh mereka untuk menghentikan konflik ini. Ia menyerukan tekanan diplomatik serta ekonomi agar kekerasan yang terjadi dapat dihentikan, sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tetap dihormati.

Selain itu, ia kembali menekankan pentingnya gencatan senjata segera demi mengakhiri penderitaan yang dialami masyarakat Gaza. Menurutnya, solusi damai harus segera dicapai agar siklus kekerasan yang terus berlangsung bisa dihentikan secara permanen.

Dalam konferensi pers yang digelar di markas besar PBB, juru bicara organisasi tersebut, Stephane Dujarric, menjelaskan bahwa pengurangan kehadiran personel PBB di Gaza akan dilakukan secara bertahap. Pada pekan ini, sekitar sepertiga staf akan ditarik keluar dari wilayah tersebut, dan kemungkinan jumlahnya akan meningkat dalam beberapa hari ke depan.

Dujarric menegaskan bahwa langkah ini hanya bersifat sementara, dengan harapan bahwa personel yang ditarik dapat kembali ke Gaza sesegera mungkin setelah situasi memungkinkan. Saat ini, sekitar 100 staf internasional masih berada di Gaza, namun langkah pengurangan dilakukan demi alasan keamanan dan efisiensi operasional.

Akibat pengurangan jumlah staf ini, sebagian besar distribusi bantuan kemanusiaan kini dilakukan oleh staf lokal yang masih bertahan di lapangan. Meskipun begitu, masuknya bantuan ke wilayah Gaza tetap mengalami kendala besar akibat blokade yang diberlakukan oleh Israel sejak eskalasi konflik kembali meningkat.

Beberapa lembaga PBB yang akan terkena dampak dari kebijakan pengurangan staf ini meliputi Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Program Pangan Dunia (WFP), Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS), Dana Kependudukan PBB (UNFPA), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta Program Pembangunan PBB (UNDP).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, PBB tetap menegaskan bahwa misinya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza tidak akan berhenti. Organisasi ini berharap bahwa tekanan internasional dapat menghentikan kekerasan yang terjadi dan memungkinkan akses bantuan kemanusiaan yang lebih luas ke wilayah konflik tersebut.