PM Denmark Soroti Kunjungan Pejabat AS ke Greenland, Sebut Harus Berdasar Saling Menghormati

Bersua – Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, pada Minggu (23/3) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana kunjungan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat ke Greenland. Dalam pernyataan yang disampaikannya, ia menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip saling menghormati serta pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara.

Frederiksen menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai pernyataan publik yang telah disampaikan sebelumnya. Menurutnya, Denmark sebagai bagian dari Kerajaan Denmark bersedia menjalin kerja sama dengan AS. Namun, ia menekankan bahwa hubungan antarnegara harus berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan serta nilai-nilai fundamental yang dianut oleh masing-masing pihak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis kepada lembaga penyiaran nasional Denmark, DR.

Kritik yang dilontarkan Frederiksen muncul setelah adanya laporan mengenai kunjungan yang akan dilakukan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, ke Greenland pada Kamis (27/3) hingga Sabtu (29/3). Dalam kunjungan itu, Waltz akan didampingi oleh Usha Vance, istri Wakil Presiden AS, JD Vance. Rombongan delegasi tersebut dijadwalkan mengunjungi beberapa kota di Greenland, termasuk Nuuk dan Sisimiut.

Kedatangan pejabat AS ke Greenland rupanya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan politisi setempat. Salah satu yang mengungkapkan keberatannya adalah Ketua Partai Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen. Menurutnya, waktu yang dipilih untuk kunjungan tersebut menunjukkan bahwa AS tidak cukup menghormati penduduk Greenland. Nielsen menganggap bahwa kunjungan ini dilakukan tanpa memperhitungkan sensitivitas politik serta kepentingan lokal masyarakat Greenland.

Di sisi lain, Usha Vance melalui sebuah pesan video yang diunggah ke Instagram menyatakan bahwa dirinya sangat antusias untuk mengunjungi Greenland. Ia juga mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk menghadiri perlombaan kereta luncur anjing (dog sledding) yang rencananya akan digelar di Sisimiut.

Namun, klaim tersebut kemudian dibantah oleh asosiasi kereta luncur anjing Greenland, KNQK. Dalam sebuah pernyataan resmi, pihak asosiasi menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengundang delegasi AS untuk menghadiri perlombaan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari kunjungan tersebut serta koordinasi yang dilakukan oleh pihak AS sebelum merencanakan perjalanan ke Greenland.

Tidak hanya mendapat kritik dari politisi Denmark dan masyarakat Greenland, Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, juga turut mengecam kunjungan tersebut. Ia menilai bahwa keterlibatan pejabat tinggi keamanan AS dalam kunjungan tersebut merupakan sebuah bentuk provokasi yang dilakukan secara terang-terangan.

Ketegangan antara Greenland dan AS sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Wilayah yang memiliki otonomi dalam Kerajaan Denmark ini memiliki nilai strategis yang penting, baik secara geografis maupun ekonomis. Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah menunjukkan ketertarikannya terhadap Greenland, bahkan pada tahun 2019, mantan Presiden AS, Donald Trump, sempat mengusulkan pembelian Greenland dari Denmark. Usulan tersebut segera ditolak oleh pemerintah Denmark yang menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual.

Kunjungan pejabat AS kali ini kembali memunculkan kekhawatiran bahwa negara adidaya tersebut ingin memperkuat pengaruhnya di kawasan Arktik. Sementara itu, baik Denmark maupun pemerintah Greenland tampaknya menginginkan hubungan yang lebih transparan dan menghormati kepentingan lokal.

Dengan munculnya berbagai tanggapan kritis terhadap kunjungan ini, belum jelas bagaimana respons resmi dari pemerintah AS terkait kritik yang dilontarkan. Namun, ketegangan ini menunjukkan bahwa hubungan antara AS, Denmark, dan Greenland masih diwarnai oleh berbagai dinamika politik yang kompleks.